Program Studi Hukum Agama Hindu
Browse by
Recent Submissions
-
DAMPAK PERCERAIAN TERHADAP ANAK DI DESA TUMBANG JUTUH КЕСАМATAN RUNGAN KABUPATEN GUNUNG MAS (PERSPEKTIF HUKUM AGAMA HINDU)
(INSTITUT AGAMA HINDU NEGERI TAMPUNG PENYANG PALANGKA RAYA, 2025)Perceraian berdampak besar pada perkembangan psikologis dan emosional anak, sementara dalam ajaran Hindu, perceraian dianggap sebagai perbuatan adharma yang sangat tidak dianjurkan. Anak-anak dari keluarga bercerai sering ... -
EKSISTENSI UNIT PELAYANAN PEREMPUAN DAN ANAK (PPA) POLRES KOTA PALANGKA RAYA DALAM MELINDUNGI PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
(INSTITUT AGAMA HINDU NEGERI TAMPUNG PENYANG PALANGKA RAYA, 2025)Kekerasann dalam rumah tangga merupakan satu masalah sosial yang serius dan kompleks. Di Kota Palangka Raya kasus kekerasan ini masih kerap terjadi, sehingga perlu adanya penangan khusus. Unit Pelayanan Perempuan dan Anak ... -
ANALISIS TERHADAP PERMENDAGRI NOMOR 67 TAHUN 2017 TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA (STUDI KASUS DI DESA TUMBANG BANJANG KECAMATAN PULAU MALAN KABUPATEN KATINGAN)
(INSTITUT AGAMA HINDU NEGERI TAMPUNG PENYANG PALANGKA RAYA, 2025)Kepala desa memiliki wewenang dalam mengangkat dan memberhentikan perangkat desa. Namun, dalam pelaksanaannya kepala desa harus berpedoman dengan aturan yang berlaku sesuai dengan yang tertera di Peraturan Menteri Dalam ... -
PENERAPAN SINGER TERHADAP PELANGGARAN HINTING PALI DALAM UPACARA TIWAН UMAT HINDU KAHARINGAN DI KECAMATAN RUNGAN HULU KABUPATEN GUNUNG MAS
(INSTITUT AGAMA HINDU NEGERI TAMPUNG PENYANG PALANGKA RAYA, 2025)Skripsi ini mengkaji tentang Penerapan Singer Terhadap Pelanggaran Hinting Pali Dalam Upacara Tiwah Umat Hindu Kaharingan Di Kecamatan Rungan Hulu Kabupaten Gunung Mas merupakan ritual yang wajib dilaksanakan, dan taati ... -
URGENSI SERTIFIKASI TANAH DI DESATUMBANG OLONG I KECAMATAN UUT MURUNG KABUPATEN MURUNG RAYA
(INSTITUT AGAMA HINDU NEGERI TAMPUNG PENYANG PALANGKA RAYA, 2024)Sertifikat tanah merupakan surat bukti kepemilikan hak atas tanah, atau bidang tanah yang di keluarkan oleh kementrian Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasionl (BPN) berdasarkan UU pokok Agraria No.5 Tahun ... -
STRATEGI PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PENYEBARAN BERITA BOHONG (HOAX) MELALUI MEDIA SOSIAL DI POLDA KALTENG
(INSTITUT AGAMA HINDU NEGERI TAMPUNG PENYANG PALANGKA RAYA, 2024)Pencegahan penyebaran berita bohong (hoax) sebagai upaya yang mengedepankan usaha atau tindakan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan terkhususnya dalam pencegahan tindak pidana penyebaran ...
RSS 1.0